Menitpost.com, JAKARTA – Tak puas dengan rendahnya dana bagi hasil (DBG) sektor migas, Bupati Meranti M Adil berencana menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kabupaten Meranti kaya migas namun rakyatnya tetap saja miskin.
Terkait rencana gugatan itu, disampaikan Bupati Adil dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, Pekanbaru, Kamis (8/12/22). “Kalau tidak bisa juga, nanti saya, kita ketemu di mahkamah (MK). Gitu pak. Ya kita tunggulah. Ada-tidak gugatan saya di mahkamah,” ungkap Bupati Adil dikutip Senin (12/12/22).
Ceritanya, Bupati Meranti, M Adil merasa diperlakukan tidak adil, lantaran dana bagi hasil yang diperolehnya cukup kecil. Pada 2022, porsi DBH-nya hanya Rp144 miliar. Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani, menghitung DBH berdasarkan patokan harga minyak US$60 per barel.
Selanjutnya dalam pembahasan APBD 2023, Presiden Jokowi menyatakan asumsi minyak dunia sebesar US$100 per barel. Tahun depan, dia meyakini produksi migas dari Meranti bisa naik hingga 9.000 per barel. Karena jumlah sumur bertambah dari 13 sumur, menjadi 19 sumur. “Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp700 juta,” ujar Adil.
Upaya Bupati Adil memperjuangkan kenaikan DBH ini, sudah dilakukan. Cukup beralasan. Meski kaya migas, Kepulauan Meranti yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura ini, rakyatnya banyak yang duafa.
“Kami daerah miskin, kalau kami kaya minyak, kami diambil Rp10 triliun, enggak apa-apa. Tetapi kami daerah miskin. Daerah ekstrim. Jadi kalau ada daerah miskin, minyaknya bapak atau ibu ambil, uangnya entah dibawa ke mana? Pemerataan, pemerataan ke mana? Seharusnya kami yang menjadi prioritas. Karena Pak Jokowi mencanangkan (kemiskinan) pada 2024 wajib nol persen,” ungkapnya.
Upaya mencari penjelasan dari Sri Mulyani, sudah dilakukan berkali-kali oleh sang bupati. Tiga kali surat dilayangkan kepada Sri Mulyani, untuk meminta waktu audiensi, tak direspons. Alasannya, Sri Mulyani hanya ingin audiensi secara daring atau online. “Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline,” kata politisi PKB ini.
Masih tak puas, Bupati Adil mendengar informasi kunjungan Sri Mulyani ke Kota Bandung, Jawa Barat. Ternyata, orang yang ditunggunya tak terlihat batang hidungnya. “Sampai ke Bandung, saya kejar Menkeu, juga tidak hadir. Yang hadir waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” tegas Bupati Adil.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman langsung merespons soal kecilnya DBH yang diterima Kabupaten Meranti. Dia menjanjikan tim teknis DBH akan menelitinya kembali.
Lucky menyebutkan, pembagian DBH tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah pemerataan. “Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang US$100 per barel, dengan rincian 85 persen ke pusat dan 15 kembali ke daerah,” ujar Luky, dikutip dari website Pemkab Meranti. (Tomi)
