MenitPost || BOGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen bersama dalam membenahi tata kelola pendidikan guna memastikan proses penerimaan siswa di “Kota Hujan” berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik menyimpang.
Dukungan tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, bersama Ketua Komisi IV, Fajar Muhammad Nur, dalam acara pemaparan dan penandatanganan komitmen dukungan SPMB 2026 di Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Selasa (12/5/2026).
Fokus pada Pembenahan SistemDalam arahannya, Dr. Adityawarman Adil memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Pemerintah Kota Bogor yang memprioritaskan perbaikan sistem pendidikan. Menurutnya, pembenahan ini krusial untuk melindungi hak masyarakat dan meminimalisir celah kecurangan.
“Kami dari pihak DPRD memberikan apresiasi dan mendukung penuh arahan tersebut. Sistem ini bertujuan membenahi tata kelola pendidikan agar lebih sehat. Saya akan mengawal langsung agar visi ‘Bogor Cerdas’ yang diusung Wali Kota benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di level akar rumput,” tegas Adityawarman.
Pengawasan Ketat Lintas Dinas
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan fungsi pengawasan secara ketat. Dalam waktu dekat, Komisi IV berencana memanggil dinas-dinas terkait untuk memastikan sinkronisasi data di lapangan.
“Kami akan mengundang kembali Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Kami ingin memastikan sistem yang dipaparkan sudah sinkron dan sesuai dengan kewenangan pengawasan kami,” ujar Fajar.
Parameter Keberhasilan: Kepuasan Masyarakat
Fajar menambahkan bahwa keberhasilan SPMB 2026 diukur dari minimnya kendala yang dirasakan orang tua siswa. Meski berharap proses tahun ini berjalan mulus tanpa hambatan, DPRD tetap menyiapkan langkah antisipatif.
“Indikator suksesnya adalah kepuasan masyarakat. Kami tetap menyiapkan skema posko pengaduan, meskipun harapan kami tahun ini berjalan sangat lancar sehingga posko tersebut tidak perlu digunakan,” tambahnya.
Langkah ke Depan
Ke depannya, DPRD Kota Bogor berencana memperluas cakupan komitmen ini. Tidak hanya terbatas pada unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), DPRD akan mendorong keterlibatan langsung pihak sekolah. Hal ini dilakukan agar implementasi SPMB 2026 seragam, adil, dan memberikan kepastian bagi seluruh calon peserta didik di Kota Bogor.
**Hartanto / MP