Menitpost.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para penjabat (Pj) kepala daerah yang telah dilantik agar serius dalam mengurus pendidikan dan kesehatan di wilayah masing-masing.
Hal itu ia ungkapkan ketika memberi pengarahan terhadap 5 Pj Gubernur dan 43 Pj Bupati/Wali Kota di kantor Kemendagri, Kamis (16/6/22).
Menurutnya, 2 hal tersebut sangatlah amat penting dalam rangka meningkatkan investasi sumber daya manusia di era bonus demografi kelak.
“Maka dari itu pemerintah telah menganggarkan untuk pendidikan 20 persen, dan kesehatan anggarannya 10 persen minimal. Itu sudah didengungkan dan disampaikan berkali-kali,” terang Tito kepada mereka.
Lebih lanjut ia menjelaskan Alokasi dana minimal tersebut merupakan amanat yang diwajibkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Yang saya temukan di lapangan, betul (anggaran pendidikan) dianggarkan ada yang sampai 25 persen, dan kesehatan ada yang sampai 15 persen, akan tetapi ujung-ujungnya beli peralatan-peralatan yang ujungnya hanya untuk di-mark up, tidak terpakai,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, “Barangnya ada di dalam gudang, belum kompatibel atau belum cocok dipake di daerah tersebut, tapi dipaksakan untuk dibeli, tujuannya hanya untuk itu tadi, buat proyek saja dan ujung-ujungnya di-mark up, duitnya diambil,” tambah Tito.
Ia menambahkan, temuan tersebut sejalan dengan fakta yang ada di lapangan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, di mana masih banyak anak muda yang tidak memiliki akses terhadap sekolah.
Selain itu, angka stunting di beberapa wilayah juga masih mencemaskan karena kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama masa pertumbuhan anak sejak kandungan.
Oleh karena itu Tito menegaskan tolong dipelototi betul mata anggaran pendidikan agar program itu berjalan sesuai dengan harapan.
“Dan perlu juga sekali lagi saya tegaskan agar uang yang dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan tersebut betul-betul tepat sasaran, guna untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah dan sekaligus untuk meningkatkan SDM di daerah tersebut, terutama akses pendidikan,”terang Tito. (Red/MP)