Menitpost.com, JAKARTA – Berkumpulnya sejumlah guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta menemui sejumlah pimpinan partai politik di Jakarta, di antaranya Ketua Umum Partai NasDem dan Presiden PKS, untuk menyampaikan aspirasi terkait kepemimpinan bangsa ke depan.
Ada belasan profesor senior dan puluhan akademisi dari beragam kampus negeri dan swasta itu bersepakat untuk lebih kencang lagi menyerukan pentingnya restorasi kepemimpinan Indonesia.
Menurut Chairil Anwar, Guru Besar UGM, gerakan para profesor itu merupakan salah satu ikhtiar kalangan akademisi ikut membangun politik kebangsaan melalui sumbangan pemikiran dalam bidang kepemimpinan.
“Para founding fathers memperdebatkan gagasan pendirian negara serta penyatuan bangsa Indonesia secara ilmiah dan demokratis. Kita juga harus terbuka mendiskusikan persoalan kepemimpinan sebagai upaya untuk menumbuhkan ilmu yang berwatak bangsa,” ujarnya.
Guru besar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Heru Kurnianto Tjahjono, menyoroti akutnya praktik politik transaksional saat ini yang mengakibatkan sirkulasi kepemimpinan hanya menyentuh lingkaran kerabat elite politik serta kroni pengusaha.
Ia meminta sehubungan hal tersebut agar kalangan akademisi berperan dalam merumuskan etika politik sebagai panduan praktis bagi politisi atau pemimpin.
“Dialog serta interaksi antara dunia politik dan dunia keilmuan merupakan suatu agenda bangsa yang strategis, mengingat parpol adalah lembaga yang melahirkan para pemimpin publik. Hanya saja, dunia akademik harus tetap berada dalam koridor teknokratik dan independen,” ucapnya.
Ia adalah Siti Chamamah Soeratno, profesor dari UGM yang memungkasi perbicangan sore itu menyampaikan bahwa kegelisahan terhadap arah perkembangan bangsa saat ini perlu dijawab dengan langkah-langkah prioritas yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
Ia juga menekankan pentingnya inisiatif dari ormas dan parpol untuk rajin menyerap aspirasi serta mencermati kenyataan di tengah kehidupan masyarakat. Apalagi, penyelenggaraan Pemilu semakin dekat.
“Inisiatif semacam itu relevan untuk menyambungkan pusat-pusat pengambilan kebijakan yang keputusannya berdampak pada nasib ratusan juta rakyat dengan aspirasi sesungguhnya dari rakyat Indonesia,” tandasnya. (*)
