Menitpost.com, KOTA PROBOLINGGO – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, H.Moeklas Sidik ,menyampsikan untuk memastikan pelaksanaan program program Kementerian Sosial yang meliputi bantuan sosial (bansos) dan sejenisnya, dapat tersalurkan dan tepat sasaran, mengingat saat ini bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selasa (20/12/22).
Hal itu diungkapkan H.Moeklas Sidik usai melakukan Penyaluran dan Monitoring Bantuan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) BLT BBM dan Sembako Kemensos Tahun 2022 bersama masyarakat penerima manfaat dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan penyaluran bantuan sosial di Kantor Pos Indonesia Kota Probolinggo. Kegiatan tersebut juga dihadiri anggota DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Gerindra,Heri Poniman.
“Kementerian Sosial kan banyak programnya, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan santunan non-tunai atau kartu sembako, kemudian bantuan sosial tunai yang jumlahnya cukup besar yang diberikan kepada Kota Probolinggo. Kami ingin memastikan apakah program tersebut sudah terdistribusi dengan baik termasuk juga apakah sudah tepat sasaran atau tidak.
“ Karena program – program tersebut sangat membantu masyarakat yang saat ini memang terdampak secara ekonomi akibat dari pandemi Covid 19,” ucap politisi Partai Gerindra tersebut.
H.Moeklas Sidik juga menambahkan sejauh ini belum ada laporan-laporan yang cukup signifikan terkait pendistribusian bansos di Kota Probolinggo. Sejauh ini menurutnya penyaluran berlangsung cukup lancar, dan diharapkan program program bantuan tersebut dapat terus terdistribusi dengan baik kepada masyarakat.
Adapun pengawasan yang akan dilakukan dalam memantau pelaksanaan penyaluran bansos, H.Moeklas Sidik berharap pengawasan juga dapat dilakukan seluruh pihak, termasuk Dinas Sosial Daerah maupun masyarakat umum. Mengingat, peran Kemensos dalam menyalurkan bantuan ini tidak dapat dilakukan seorang diri, butuh keterlibatan seluruh pihak untuk dapat memantau jalannya distribusi bantuan-bantuan tersebut,” harapnya.
“Jika semisal ya penerimaan bantuan tersebut tidak sesuai dengan seharusnya maka segera melaporkan kepada Kementerian Sosial pusat untuk diperbaharui datanya. Yang kedua jika misalnya anda gagal salur akibat dari tempat orang yang sudah meninggal kemudian datanya tidak tepat dan lain-lain sudah seharusnya itu segera dilaporkan.kepada Kemensos pusat agar dilakukan verifikasi dan validasi datanya.
“Karena bagaimana pun ini adalah uang yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” tutur Moeklas.
