Menitpost.com, JAKARTA – Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah untuk mempercepat pembangunan yang berkesinambungan dan meningkatkan pelayanan publik. untuk itu, diperlukan kerjasama dan kemitraan antar pemerintah Daerah dengan tokoh masyarakat agar penguatan program pemerintahan dan pembangunan desa lebih efektif dan tercapai tujuan.
Namun yang dialami oleh sejumlah Organisasi Masyarakat Putra Daerah se-Kecamatan Pancoran menolak keras dengan buka kembalinya Pasar dikawasan Kalibata yang biasa di kenal Pasar Stekpi Kalibata pada tanggal 11 Desember 2022 di jalan DPR Raya, Rawajati, Pancoran Jakarta Selatan (Samping Kompleks DPR RI Kalibata).
Pasalnya, kegiatan tersebut dikarenakan Ormas-ormas Putra Daerah tidak diikutsertakan oleh pihak Penyelenggara. Selaku putra daerah berhak untuk mengikuti sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu otonomi daerah yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut Ketua Indonesian Civilian Police Watch (ICPW) Bambang Suranto buka suara, dengan mengatakan, “seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini kecamatan bisa merangkul mengayomi kelompok-kelompok masyarakat di lingkungan, jangan sampai diabaikan,” ujarnya.
Dirinya menambahkan, “Kegiatan di suatu lingkungan masyarakat seyogyanya dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat atau klompok masyarakat di lingkungan tersebut bukan hanya sekedar kegiatan yg menguntungkan buat segelintir orang saja”, ujarnya.
Bambang selaku Ketua Indonesian Civilian Police Watch (ICPW) menyayangkan sekali jika hal ini memang terjadi. Dikarenakan Tiga pilar ini harus dijaga sebagai ujung tombak di masyarakat, dalam konteks hubungan dengan masyarakat.
Seperti misalkan tugas TNI bergerak dalam wilayah mengamankan konsistensi atau eksistensi negara agar tetap kokoh berdiri dalam berbagai ancaman keamanan dan juga mengamankan negeri dari berbagai hambatan, tantangan, gangguan dan ancaman. Sedangkan Kepolisian tugas keamanannya berbeda, yakni keamanan dalam rangka melindungi masyarakat, menertibkan masyarakat supaya aman. (Iwan)
